Izin Mendirikan Bangunan


1
2

3
4

5

6
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT
Persyaratan 1 Fc. KTP Pemilik Tanah
2 Fc. Bukti lunas PBB tahun terakhir
3 Fc. Bukti Penguasaan Tanah (Serifikat ) / IMTN
4 Perhitungan Struktur & Data Sondir (Peruntukan Bangunan Umum)
5 Fc. Kajian Lingkungan : UKL / UPL & SPPL
6 Fc. Andalalin jika diperlukan    
7 Gambar Bangunan Teknis Berskala 1:100 di kertas A3. Mencakup :
  a. Denah Bangunan 
  b. Tampak Bangunan (2 tampak)
  c. Potongan Bangunan (2 potong)
  d. Rencana Pondasi
  e. Rencana Atap
  f. Detail Pondasi (skala minimal 1:50)
  g. Rencana Sanitasi
  h. Rencana Elektrik (Listrik)
  i. Sket Lokasi
8 Map Warna Bebas
  Catatan : (Persyaratan di Fc 2 Rangkap)
9 Lahan yang berada di daerah pemekaran wilayah baru, melampirkan surat keterangan kelurahan
10 Untuk penambahan jumlah bangunan 2 lantai ke atas, diwajibkan untuk lampirkan data tes hammer (hammer test)
11 Untuk bangunan khusus* baik itu jumlah lantai maupun fungsi wajib melampirkan perhitungan struktur
  * : penambahan lantai bangunan
     : bangunan di daerah lereng    
12 Untuk bangunan khusus dapat berkonsultasi di klinik IMB 
       

Tidak ada masa berlaku

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap.

1 Pemohon mengambil nomor antrian loket
2 Mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3 Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4 Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
5 Pemohon membayar SKRD
6 Setelah izin selesai, pemohon mengambil IMB di loket pengambilan

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu