PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DIAPOTIK (47721)


  1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

        4.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

  1. Administrasi.

a. Surat permohonan dari pelaku usaha Apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuknonperseorangan)

b. Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apotek nonperseorangan)

c. Dokumen SPPL

d. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin)

e. dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)

f. Self-assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin)

g. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin)

h. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP (sipnap.kemkes.go.id)

i. Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan pemda)

  1. Lokasi.

a. Informasi geotag Apotek b. Informasi terkait lokasi apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan). c. Informasi bahwa Apotek tidak berada di dalam lingkungan Rumah Sakit.

  1. Bangunan.

Bangunan Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek

  1. Sarana, prasana dan peralatan.

a. Data sarana, prasarana dan peralatan. b. Foto Papan nama Apotek dan posisi pemasangannya. c. Foto Papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya.

  1. SDM.

a. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Apotek, memuat paling sedikit terdiri dari:]

1) Informasi tentang SDM Apotek,

meliputi:

 a) Apoteker penanggung jawab

b) Direktur (untuk pelaku usaha non perseorangan)

 c) Apoteker lain dan/atau TTK, asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada 

2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Apotek.

    b. Data Apoteker penanggung jawab WNI     (KTP,STRA, dan SIPA)

c. informasi paling sedikit 2 (dua) orang Apoteker untuk Apotek yang membuka layanan 24 jam

d. Surat Izin Praktik untuk seluruh Seluruh Apoteker dan/atau TTK yang bekerja di Apotek

 

Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan.

Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

Tidak ada Biaya (Gratis)