PENANGKAPAN MOLLUSCA di PERAIRAN DARAT (03123)


  1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

        4.  Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha Dan Produk              Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

Skala Usaha : Mikro

Tidak Ada

Skala Usaha : Kecil Menengah dan Besar

  1. Surat Izin Usaha Perikanan;
  2. Buku Kapal Perikanan;
  3. Menyampaikan informasi:
    1. Daerah penangkapan ikan;
    2. Alat penangkapan ikan;
    3. Pelabuhan pangkalan;
    4. Ukuran kapal.
  4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
    1. Surat Izin Usaha Perikanan;
    2. Buku Kapal Perikanan;
    3. Daerah penangkapan ikan; dan
    4. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan
  6. Perubahan sebagaimana pada angka 5) huruf b), apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) 1 tahun sejak diterbitkan.
  8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):
    1. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;
    2. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan
    3. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.
  9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.
  10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:
  11.  
    1. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
    2. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
  12. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan pada petugas setiap kali mendaratkan ikan."

Jangka waktu pemenuhan persyaratan oleh pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaku usaha mengajukan permohonan

Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

Tidak ada Biaya (Gratis)