Izin Usaha Peternakan

1

2
3

4

5


6
 		 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Tentang  Usaha Peternakan
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 04/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/ 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha  Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal  Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT

 
1 Pemohon mengisi Formulir Izin Usaha Peternakan secara lengkap dan benar
2 Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha/Pimpinan Cabang/Pimpinan Perwakilan
3 Fc. Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perusahaan (yang telah di syahkan di Pengadilan Negeri (CV/Firma)/telah memiliki SK Menteri Hukum dan HAM untuk masing-masing akte baik pendirian dan perubahan)
4 Fc. NPWP
5 Fc. Izin Prinsip
6 Peta Lokasi (tergambar jelas)
7 fc. IMB 
8 Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan
9 Dokumen Lingkungan dari DLH
10 Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga

Tidak ada masa berlaku

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Layanan dapat dilakukan melalui OSS dg link sbg berikut : https://oss.go.id/oss/

Tidak ada Biaya (Gratis)