Izin Reklame


  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7 Seri B)
  5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Izin Reklame
  6. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
  7. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT

 

 

1 Pemohon mengisi Formulir Izin Reklame Non Konstruksi/Insidentil secara lengkap dan benar
2 Fc. KTP Penanggung Jawab/Pimpinan/Pemilik Usaha
4 Fc. NPWPD Usaha / Perusahaan
5 Desain Reklame / Foto Reklame 
6 Sket atau Denah lokasi pemasangan Reklame
7 Fc. Bukti pembayaran Pajak Reklame tahun pajak yang diajukan
8 Izin Reklame yang lama (perpanjangan/perubahan)
9

Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktur langsung atau menggunakan pihak ketiga

 

PERSYARATAN REKLAME KONSTRUKSI WAJIB IMB:

Reklame papan/billboard/megatron/videotron yang menggunakan tiang konstruksi permanen yang memiliki ukuran luas bidang pamer

1. ≥6m² 

2. Tinggi 8m atau luas bidang pamer 24m², melampirkan perhitungan struktur dan sonder oleh konsultan yang berbadan Hukum

Bentuk reklame papan/billboard/megatron sesuai dengan estetika dan pedoman/juknis (apabila ukuran reklame bertiang yang diajukan dibawah ukuran tersebut diatas maka tidak perlu membuat IMB)

 

No.    Formulir Download
1 Izin Reklame            Download       
2 Reklame Bebas Pajak 

Download

1 (satu) tahun

Selambat-lambatnya 1  (satu) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar.

  1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
  2. Mengambil formulir dan persyaratan perizinan di Loket Customer Service ½
  3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 1/3
  4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
  5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil Siteplan  di loket pengambilan

Penghitungan Pajak Reklame dilakukan oleh BPPDRD sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 16 tahun 2012 tentang tarif Reklame