Izin Membuka Tanah Negara diatas 5000 m2 (lima ribu Setempat meter persegi)


1 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
2 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
3 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT
1 Kelengkapan persyaratan administrasi/berkas permohonan IMTN terdiri atas :
  - fc. e-KTP pemohon
  - khusus untuk kartu tanda penduduk luar Daerah hanya dapat dipergunakan mengajukan permohonan IMTN yang memiliki Alas Hak
  - fotokopi kartu keluarga pemohon
  - fotokopi kartu tanda penduduk saksi meliputi saksi batas tanah yang berbatasan dan saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon
  - fotokopi bukti yuridis penguasaan Tanah Negara, berupa :
    Alas Hak, berupa surat Garapan/penguasaan Tanah Negara/ keterangan kesaksian perwatasan, pelepasan hak atau sebutan lainnya   yang telah  ditandatangani oleh Lurah dan/atau Camat setempat, atau penunjukan/penetapan/pernyataan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang
    bukti penguasaan tanah lainnya yang sah berupa perjanjian jual beli atau kwitansi, hibah, pernyataan wakaf, bukti waris
  - apabila bukti yuridis penguasaan Tanah Negara hilang, dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian
  - tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir (jika ada)
  - untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi Izin Prinsip dan Izin Lokasi untuk permohonan diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi)
  - memiliki bukti hubungan hukum antara pemohon dengan objek tanah yang dimohonkan
  - surat keterangan bidang tanah dari Kantor Pertanahan (jika terdapat indikasi sertipikat)
  - hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh surveyor pengukuran (surveyor yang telah terdaftar di DPPR)
  - fotokopi surat tanah yang berbatasan (untuk permohonan yang tidak memiliki alas hak)
  - rekomendasi dari Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (untuk permohonan yang tidak memiliki alas hak)
 
2 Kelengkapan persyaratan administrasi/berkas sanggahan permohonan IMTN terdiri atas :
  - surat keberatan dengan menerangkan identitas penyanggah, fotokopi Kartu Identitas dan nomor telepon yang dapat dihubungi
  - melampirkan fotokopi dan menunjukkan asli Bukti Kepemilikan (Alas Hak) meliputi:
    sertipikat tanah    
    Alas Hak, berupa surat penguasaan Tanah Negara/ Garapan/Keterangan kesaksian perwatasan, pelepasan hak atau sebutan lainnya,   pada tingkat Desa/Lurah dan/atau Camat Setempat atau surat penguasaan berupa penunjukan/penetapan/ pernyataan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang
  - putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap tanah yang bersengketa
  - akta PPAT berupa Akta Jual Beli/Hibah dari Sertifikat Tanah yang dapat ditunjukkan Aslinya dan dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Pertanahan dan/atau Notaris/PPAT yang mengeluarkan
  - perjanjian jual beli dan wakaf yang dapat ditunjukan aslinya
  - bukti waris yang diketahui Camat dan Lurah atau Pengadilan Agama atas hak tanah berupa sertifikat maupun Alas Hak sebagaimana dimaksud di atas
  - surat keterangan bahwa objek tanah merupakan aset dari Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga), TNI/POLRI, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota), dan BUMD
  - untuk tanah yang bersertipikat maupun yang belum bersertifikat melampirkan titik koordinat objek tanah yang dikuasai/diakui oleh pihak penyanggah dan menunjukkan patok batas tanah pada saat dilakukan verifikasi
  - dapat membuktikan hubungan hukum antara pihak penyanggah dengan objek tanah yang diajukan keberatan

Tidak ada masa berlaku

Jangka Waktu Verifikasi Data Fisik dan Yuridis Permohonan IMTN untuk memverifikasi Subjek dan Objek IMTN
1 Penerimaan dan Verifikasi Berkas : 3 hari
2 Penjadwalan dan peninjauan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas divalidasi
3 Pemohon diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk memperbaiki hasil pengukuran sesudah dilakukan peninjauan lokasi
         
Jangka Waktu Penerbitan IMTN Setelah Lengkap Data Fisik dan Yuridis
1 Pengisian formulir dan melengkapi tanda tangan saksi batas dan berkas lainnya : 30 (tiga puluh) hari kalender
2 Petugas DPPR akan memverifikasi pengisian formulir dan kelengkapan berkas lainnya selama 7 hari kalender dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Petugas DPMPT untuk memberikan nomor register Permohonan IMTN
3 Pengumumam Data Yuridis dan Fisik : 30 (tiga puluh) hari kalender
4 Permohonan yang tidak mendapatkan sanggahan dan/atau telah menyelesaikan permasalahan, penerbitan IMTN 18 (delapan belas) hari kalender setelah BA Selesai Pengumumam Data Fisik dan Yuridis ditandatangani
5 Total : 85 (delapan puluh lima ) Hari Kalender jangka waktu penerbitan IMTN, terhitung Pemohon IMTN menerima formulir 
Penerbitan IMTN
1 Pemohon mengunggah berkas persyaratan administrasi IMTN ke dalam aplikasi simantan.net
2 Pemohon melengkapi berkas persyaratan administrasi setelah petugas pelayanan DPMPT memberikan formulir IMTN di loket 1/2
3 Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4 Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan
5 Setelah izin selesai, pemohon mengambil IMTN di loket pengambilan
 
Verifikasi Bidang Tanah Permohonan IMTN apabila terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat, Aset Pemkot Balikpapan dan/atau Aset Instansi lainnya
1 Pemohon IMTN akan membuat surat klarifikasi bidang tanah yang terindikasi tumpang tindih dengan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
2 Pemohon mengambil surat balasan bahwa permohonan IMTN belum dapat diproses lebih lanjut sampai diperoleh klarifikasi dari Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan/atau Instansi lainnya di loket 6
 
Fasilitasi Sengketa Tanah
1 Pemohon membuat surat dan melampirkan berkas persyaratan administrasi sanggahan IMTN ke DPMPT
2 Pemohon menerima surat pemberitahuan dari petugas pelayanan DPMPT
3 Pemohon dan/atau Penyanggah IMTN membuat surat permohonan mediasi kepada DPMPT
4 Pemohon menghadiri rapat mediasi/musyawarah tanah
5 Pemohon menerima Surat Pemberitahuan dari petugas pelayanan DPMPT

Tidak ada biaya (gratis)