Izin Membuka Tanah Negara diatas 5000 m2 (lima ribu Setempat meter persegi)


Persyaratan 1 Kelengkapan persyaratan administrasi/berkas permohonan IMTN terdiri atas :
    - fc. e-KTP pemohon
    - khusus untuk kartu tanda penduduk luar Daerah hanya dapat dipergunakan mengajukan permohonan IMTN yang memiliki Alas Hak
    - fotokopi kartu keluarga pemohon
    - fotokopi kartu tanda penduduk saksi meliputi saksi batas tanah yang berbatasan dan saksi yang mengetahui kronologis penguasaan tanah yang dimohon
    - fotokopi bukti yuridis penguasaan Tanah Negara, berupa :
      Alas Hak, berupa surat Garapan/penguasaan Tanah Negara/ keterangan kesaksian perwatasan, pelepasan hak atau sebutan lainnya   yang telah  ditandatangani oleh Lurah dan/atau Camat setempat, atau penunjukan/penetapan/pernyataan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang
      bukti penguasaan tanah lainnya yang sah berupa perjanjian jual beli atau kwitansi, hibah, pernyataan wakaf, bukti waris
    - apabila bukti yuridis penguasaan Tanah Negara hilang, dilengkapi dengan surat keterangan hilang dari Kepolisian
    - tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun terakhir (jika ada)
    - untuk permohonan Badan Hukum melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan dan fotokopi Izin Prinsip dan Izin Lokasi untuk permohonan diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi)
    - memiliki bukti hubungan hukum antara pemohon dengan objek tanah yang dimohonkan
    - surat keterangan bidang tanah dari Kantor Pertanahan (jika terdapat indikasi sertipikat)
    - hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh surveyor pengukuran (surveyor yang telah terdaftar di DPPR)
    - fotokopi surat tanah yang berbatasan (untuk permohonan yang tidak memiliki alas hak)
    - rekomendasi dari Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD apabila lokasi tanah yang dimohon berbatasan dan/atau diduga berada pada tanah milik instansi dimaksud (untuk permohonan yang tidak memiliki alas hak)
   
  2 Kelengkapan persyaratan administrasi/berkas sanggahan permohonan IMTN terdiri atas :
    - surat keberatan dengan menerangkan identitas penyanggah, fotokopi Kartu Identitas dan nomor telepon yang dapat dihubungi
    - melampirkan fotokopi dan menunjukkan asli Bukti Kepemilikan (Alas Hak) meliputi:
      sertipikat tanah    
      Alas Hak, berupa surat penguasaan Tanah Negara/ Garapan/Keterangan kesaksian perwatasan, pelepasan hak atau sebutan lainnya,   pada tingkat Desa/Lurah dan/atau Camat Setempat atau surat penguasaan berupa penunjukan/penetapan/ pernyataan dari Pejabat Pemerintah yang berwenang
    - putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap tanah yang bersengketa
    - akta PPAT berupa Akta Jual Beli/Hibah dari Sertifikat Tanah yang dapat ditunjukkan Aslinya dan dibuktikan dengan keterangan dari Kantor Pertanahan dan/atau Notaris/PPAT yang mengeluarkan
    - perjanjian jual beli dan wakaf yang dapat ditunjukan aslinya
    - bukti waris yang diketahui Camat dan Lurah atau Pengadilan Agama atas hak tanah berupa sertifikat maupun Alas Hak sebagaimana dimaksud di atas
    - surat keterangan bahwa objek tanah merupakan aset dari Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga), TNI/POLRI, BUMN, Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota), dan BUMD
    - untuk tanah yang bersertipikat maupun yang belum bersertifikat melampirkan titik koordinat objek tanah yang dikuasai/diakui oleh pihak penyanggah dan menunjukkan patok batas tanah pada saat dilakukan verifikasi
    - dapat membuktikan hubungan hukum antara pihak penyanggah dengan objek tanah yang diajukan keberatan