Rencana Tapak (Site Plan)


Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 12 tahun 2004 tentang Garis Sempadan di Wilayah Kota Balikpapan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang  Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21/Prt/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan tahun 2012-2032
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana sarana dan Utilitas pada Kawasan Perumahan
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT
Persyaratan 1
2




 
Surat Permohonan Pengesahan Rencana Tapak kepada Kadis DPMPT
Proposal Site Plan
Bab I Pendahuluan
Bab II Gambaran Umum Wilayah Perencanaan
Bab III Rencana Pemanfaatan Lahan
Bab IV Rencana Pelaksanaan
Bab V Penutup
Lampiran
    - Izin Prinsip dan /atau Izin Lokasi
    - Alas hak lahan (fc. Sertifikat dan/atau IMTN) telah dimiliki dan /atau AJB dan /atau     perjanjian sewa diketahui notaris
    - fc. e-KTP pemohon atau direktur perusahaan
    - fc. NPWP perusahaan /pemohon
    - surat kuasa pengurusan bila melalui pihak lain atau perantara

Tidak ada masa berlaku

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar
1 Pemohon mengambil nomor antrian loket
2 Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3 Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4 Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5 Pemohon menghadiri rapat dan peninjauan lapangan (jika diperlukan)
6 Pemohon mengambil Berita Acara Hasil Pembahasan
7 Pemohon mengambil  Rencana Tapak / Site Plan yang telah terbit di loket pengambilan
Tidak ada Biaya (Gratis)