Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan Perairan

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9






 		 Surat permohonan
fc. Akta Pendirian Perusahaan (wajib berbadan hukum atau usaha)
fc. NPWP perusahaan
Laporan neraca keuangan
Surat Pernyataan penanggung jawab
Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan / Kecamatan setempat
Sertifikat tenaga ahli dibidang perawatan dan perbaikan kapal
Fc. e-KTP pemohon
Surat Kuasa bermaterai Rp. 6.000,- yang dilampiri ktp atau tanda identitas pihak yang memiliki kuasa (apabila permohonan diwakilkan)

Tidak ada masa berlaku

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Layanan dapat dilakukan melalui OSS dg link sbg berikut : https://oss.go.id/oss/

Tidak ada Biaya (Gratis)