Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan


  1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No.35 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
  2. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT

 

  1. Mengajukan Surat permohonan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (eKTP) untuk pemohon perorangan
  3. Fotocopy akte pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan
  4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
  5. Surat Izin Angkutan Penyeberangan
  6. Persetujuan Pendahuluan Pengadaan Kapal
  7. Surat dan Dokumen Persyataran Kelautan Kapal yang Permanen atau Sementara
  8. Lintas yang dilayani

 

Tidak ada masa berlaku

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar
  1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
  2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
  3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
  4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
  5. Setelah izin selesai ,Pemohon mengambil Surat persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

Tidak ada Biaya (Gratis)