Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan

  1. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No.35 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
  2. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT

 

1. Mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

2. Foto Copy E-KTP Direktur/Pemohon

3. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan

4. Foto Copy NPWP Direktur dan NPWP Perusahaan

5. Surat izin usaha angkutan penyeberangan

persetujuan pendahuluan pengadaan kapal

6. surat dan dokumen persyaratan kelailautan kapal yang permanen atau sementara

7. lintas yang dilayanai

8. spesifikasi teknis kapal dan bukti kepemilikan kapal

 

*Persyaratan dibuat 2 (dua) rangkap

 

No. Formulir    Download  
1 Persetujuan Pengeoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan  Download

Tidak ada masa berlaku

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar
  1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
  2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
  3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
  4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
  5. Setelah izin selesai ,Pemohon mengambil Surat persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan

Tidak ada Biaya (Gratis)