DPMPTSP - Kota Balikpapan

Layanan Perizinan

RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN RUMAH SAKIT SWASTA KELAS C DAN D

Tidak ada data

Layanan Perizinan

Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

1
2

PP NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADAPENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KESEHATAN

1. Surat rekomendasi/ berita acara verifikasi lapang dari penanggung jawab wilayah kerja setempat
(dinas kesehatan kabupaten/ kota)
surat rekomendasi/berita acara verifikasi lapangan Dinas Kesehatan kota Balikpapan
2. Daftar sarana dan peralatan
- Daftar sarana dan peralatan merupakan dokumen yang berisi penjelasan megenai ketersediaan
ruangan serta peralatan dan bahan yang digunakan dalam pengendalian Vektor, Binatang
Pembawa Penyakit, dan HamaPermukiman.
e) Dokumen hak atas tanah dan bangunan (Sertikat dan IMB/PBG), apabila status tanah tidak atas pemilik/pengelola maka lampirkan pula dokumen pendukung berupa perjanjian sewa atau surat pernyataan pinjam pakai
3. Data sumber daya manusia yang dimiliki
a) struktur organisasi paling sedikit memuat penanggung jawab teknis dan tenaga pelaksana
lapangan;
b) penanggung jawab teknis (nama dan kualifikasi, dan sertifikat); dan
c) tenaga pelaksana lapangan (nama dan kualifikasi, dan sertifikat).
4. Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bukti pembayaran Pajak Reklame
5. Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur yang efektif dan terdokumentasi,
mencakup :
a) pengelolaan;
b) komunikasi pelanggan;
c) audit internal usaha secara berkelanjutan;
d) monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut yang efektif dan terdokumentasi; dan
e) efektifitas penerapan sistem manajemen usaha.
PERUBAHAN DATA :
- Dalam hal terdapat perubahan data dalam lampiran teknis, pengajuan permohonan dengan melampirkan: a) PB pengendalian Vektor, Binatang Pembawa Penyakit, dan Hama Permukiman yang masih berlaku; dan b) surat permohonan Pelaku Usaha untuk perubahan data dalam lampiran teknis dengan menyampaikan alasan perubahan beserta data dukung.
- Terhadap perubahan data alamat kegiatan usaha pengendalian Vektor, Binatang Pembawa Penyakit, dan Hama Permukiman yang mengubah koordinat lokasi, Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan PB pengendalian Vektor, Binatang Pembawa Penyakit dan Hama Permukiman baru.

Tidak ada data

20 (dua puluh) hari

melalui oss.go.id

Tidak ada Biaya (Gratis)

Layanan Perizinan

Sertifikat Laik Sehat - di wilayah

1
2

PP NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADAPENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KESEHATAN

1. Persyaratan administrasi yang meliputi: a. Perizinan berusaha jasa akomodasi tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga b. Sertifikat kursus keamanan pangan siap saji sesuai dengan ketentuan pada persyaratan teknis SLHS c. Sertifikat kursus petugas kebersihan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi d. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sertihkat kursus keamanan pangan siap saii untuk Tempat Pengelola Pangan (TPP) di Iuar manajemen akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga
2. Persyaratan teknis yang meliputi: a. Bukti pemenuhan persyaratan akomodasi, tempat hiburan, tempat rekreasi, kolam renang, SPA, tempat pemandian umum, dan tempat olahraga menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) b. Hasil uji pemeriksaan laboratorium standar baku mutu kesehatan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
c. Hasil uji pemeriksaan laboratorium kualitas air di kolam renang, SPA, tempat pemandian umum sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan yang diterbitkan oleh lembaga terakreditasi atau yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 3. Persyaratan lainnya : Dokumen hak atas tanah dan bangunan (Sertikat dan IMB/PBG), apabila status tanah tidak atas pemilik/pengelola maka lampirkan pula dokumen pendukung berupa perjanjian sewa atau surat pernyataan pinjam pakai
PERUBAHAN DATA :
1. Dalam hal terdapat perubahan data lampiran teknis, pengajuan permohonan dengan melampirkan: a) PB UMKU SLS yang masih berlaku; dan b) surat permohonan Pelaku Usaha untuk perubahan data lampiran teknis dengan menyampaikan alasan perubahan serta Data dukung.

5 (LIMA) TAHUN

30 (Tiga Puluh) hari

melalui oss.go.id

Tidak ada Biaya (Gratis)

Layanan Perizinan

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi di Wilayah

1

2

PP NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADAPENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KESEHATAN

1. Perizinan berusaha jasa pangan 2. Dokumen pernyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji (self assessment), menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) 3. Sertifikat kursus keamanan pangan siap saji atau higiene sanitasi depot air minum bagi pengelola / penanggung jawab TPP 4. Sertihkat kursus penjamah pangan/operator depot air minum dan jumlahnya sesuai ketentuan, atau Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga terlisensi Dokumen keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk penjamah pangan/operator depot air minum 5. Dokumen keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk penjamah pangan/operator depot air minum 6. TPP memenuhi persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji, menggunakan formulir IKL 7. Hasil uji laboratorium sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) Pangan Olahan siap saji yang diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi atau Iaboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah 8. Hasil uji laboratorium kandungan gula, garam, dan lemak total pangan olahan siap saji yang diterbitkan oleh laboratorium pemerintah dan/atau laboratorium lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundanq-undangan 9. Persyaratan lainnya : Dokumen hak atas tanah dan bangunan (Sertikat dan IMB/PBG), apabila status tanah tidak atas pemilik/pengelola maka lampirkan pula dokumen pendukung berupa perjanjian sewa atau surat pernyataan pinjam pakai

5 (LIMA) TAHUN

30 (tiga puluh) hari

Melalui oss.go.id

Tidak ada Biaya (Gratis)

Layanan Perizinan

STANDAR PELAYANAN APOTEK

Tidak ada data

Layanan Perizinan

KLINIK PEMERINTAH (86104)

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
3. Peraturan kementerian kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sector kesehatan.

1	Profil klinik
	a) nama dan alamat Klinik;
	b) visi dan misi;
	c) Jenis layanan ;
	d) struktur organisasi yang disertai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
	e) jumlah dan kualifikasi Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan
	f) jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana, prasarana, dan peralatan.
		g) denah bangunan dan ruangan dengan skala ukur;
		h) peta lokasi
		i) foto tampilan bangunan dan semua ruangan klinik
j) Dokumen badan hukum publik (BLU/BLUD)
		k) Surat penunjukan dokter penanggung jawab Klinik Pratama dari pemilik klinik
2. Self assesment klinik
	sesuai dengan lampiran dalam PMK nomor 11 tahun 2025
3. Daftar obat dan BMHP (PP28)
(Dokumen daftar obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang digunakan.)
4. Daftar SDM klinik
Daftar sumber daya manusia yang bekerja di Klinik
5. Dokumen pendukung izin praktik tenaga medis/ tenaga kesehatan (PP28)
a. SIP seluruh Nakes dan Named b. Bagi klinik yang baru berdiri atau memiliki Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang baru: - melampirkan STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berlaku; - melampirkan Surat Keterangan Kompetensi Tambahan bagi yang memberikan pelayanan dengan kewenangan tambahan; - surat penugasan/kontrak kerja antara Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Klinik; dan - surat pernyataan komitmen Klinik untuk segera mengurus SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk Klinik tersebut setelah perizinan berusaha Klinik terbit.
c. Dokumen mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan apabila Klinik mempekerjakan TK WNA baik Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan maupun tenaga penunjang lainnya.
d. Surat penunjukan dokter penanggung jawab Klinik Pratama dari pemilik klinik

6. Perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3 (PP28) (PMK11)
a. Dokumen perjanjian kerja sama dengan pihakketiga meliputi pengangkutan dan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis dan/atau non medis b. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan
7. Data pendukung (jika diperlukan):
a. Surat pernyataan komitmen untuk melakukan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh PB Klinik.
b. Daftar standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan Klinik
c. Daftar jejaring fasyankes yang bekerja sama dengan klinik (apotek, Puskesmas dan Rumah Sakit)
d. Dokumen hak atas tanah dan bangunan (Sertikat dan IMB/PBG), apabila status tanah tidak atas pemilik/ pengelola maka lampirkan pula dokumen pendukung berupa perjanjian sewa atau surat pernyataan pinjam pakai)
	e. surat pernyataaan melakukan input/pembaharuan data di sistem informasi milik Kemenkes sesuai ketentuan yang berlaku (ASPAK,INM,DFO, dan lain sebagainya (bagi Klinik Baru)
	f. Bukti pelaporan telah melakukan pembaharuan data atau pelaporan pada aplikasi INM, IKT, ASPAK, DPO dan PPS (bagi klinik lama)
	g. Dokumen peraturan internal klinik berupa kebijakan dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penyelenggaraan klinik
PERUBAHAN DATA :
Dalam hal terdapat perubahan data dalam lampiran teknis, pengajuan permohonan dengan melampirkan: a) PB Klinik yang masih berlaku; dan b) surat permohonan pelaku usaha untuk perubahan data dalam lampiran teknis dengan menyampaikan alasan perubahan disertai dengan dokumen yang dilakukan perubahan. Terhadap perubahan data alamat Klinik yang mengubah koordinat lokasi, Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan PB Klinik baru.

Selama kegiatan masih berjalan

25 (dua puluh lima) hari

Melalui aplikasi oss.go.id dan seluruh berkas persyaratan diupload.

Tidak ada Biaya (Gratis)

Layanan Perizinan

Izin Praktik Teknisi Gigi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

2. Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor .... Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1 STR

2 Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri

3 Pas Foto 3x4 background merah, format jpg

4 Bukti pemenuhan kompetensi (apabila tidak pernah berpraktek lebih dari 5 tahun)

Perpanjangan :

a. SIP Kesatu

1.STR

2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri

3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg

4. Bukti pemenuhan kecukupan SKP

b. SIP Kedua dan Ketiga

1. STR

2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri

3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg

Perubahan :

1. STR

2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri

3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg

3 Tahun

3 Hari Kerja

Permohonan dilakukan melalui spontan.balikpapan.go.id

tidak ada biaya

Layanan Perizinan

Surat Izin Praktik Apoteker

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

2. Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor .... Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1 STR
2 Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri
3 Pas Foto 3x4 background merah, format jpg
4 Bukti pemenuhan kompetensi (apabila tidak pernah berpraktek lebih dari 5 tahun)

Perpanjangan :
a. SIP Kesatu
1.STR
2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri
3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg
4. Bukti pemenuhan kecukupan SKP
b. SIP Kedua dan Ketiga
1. STR
2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri
3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg

Perubahan :
1. STR
2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri
3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg

3 Tahun

3 Hari Kerja

Permohonan dilakukan melalui spontan.balikpapan.go.id

tidak ada biaya

Layanan Perizinan

Izin Praktik Dokter Hewan

Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. STR atau Surat Keterangan STR Sementara

2. Formulir Permohonan

3. Fotocopy e-KTP Pemohon

4. Pas Foto Pemohon (Ukuran 4x6, Background Merah dan format JPG)

5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan (Masa berlaku terhitung 6 bulan sejak dikeluarkan surat

6. Fotokopi ijazah yang dilegalisir

7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (Masa berlaku terhitung 6 bulan sejak dikeluarkan surat

8. Surat Kuasa Pengurusan bila melalui pihak lain/perantara

9. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP (Masa berlaku terhitung 6 bulan sejak dikeluarkan surat)

10. Surat Keterangan STR sedang dalam proses dari Organisasi Profesi (khusus STR yang habis masa berlakunya)

3 Tahun

5 Hari Kerja

Permohonan dilakukan melalui spontan.balikpapan.go.id

tidak ada biaya

Layanan Perizinan

Izin Reklame

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

2. Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor .... Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. STR atau Surat Keterangan STR Sementara

2. Formulir Permohonan

3. Fotocopy e-KTP Pemohon

4. Pas Foto Pemohon (Ukuran 4x6, Background Merah dan format JPG)

5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek profesi atau surat keterangan dari pimpinan (Masa berlaku terhitung 6 bulan sejak dikeluarkan surat

6. Fotokopi ijazah yang dilegalisir

7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi (Masa berlaku terhitung 6 bulan sejak dikeluarkan surat

8. Surat Kuasa Pengurusan bila melalui pihak lain/perantara

9. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP (Masa berlaku terhitung 6 bulan sejak dikeluarkan surat)

10. Surat Keterangan STR sedang dalam proses dari Organisasi Profesi (khusus STR yang habis masa berlakunya)

3 Tahun

5 Hari Kerja

Permohonan dilakukan melalui spontan.balikpapan.go.id

tidak ada biaya

Layanan Perizinan

Izin Membuka Tanah Negara

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara
Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT.

Tidak ada data

Layanan Perizinan

Surat Izin Praktik Dokter

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan

2. Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

3. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor .... Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT

Syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1 STR
2 Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri
3 Pas Foto 3x4 background merah, format jpg
4 Bukti pemenuhan kompetensi (apabila tidak pernah berpraktek lebih dari 5 tahun)

Perpanjangan :
a. SIP Kesatu
1.STR
2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri
3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg
4. Bukti pemenuhan kecukupan SKP
b. SIP Kedua dan Ketiga
1. STR
2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri
3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg

Perubahan :
1. STR
2. Surat Keterangan tempat praktek / surat pernyataan praktek mandiri
3. Pas Foto 3x4 background merah, format jpg

3 Tahun

3 Hari Kerja

Permohonan dilakukan melalui spontan.balikpapan.go.id

tidak ada biaya

DPMPTSP Kota Balikpapan meraih penghargaan Terbaik I Bi...

DPMPTSP Meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Forum Perangkat Daerah –...

BIMTEK LKPM 2025: Tingkat...

Selamat Datang di

DPMPTSP Kota Balikpapan

Layanan Perizinan DPMPTSP

Berita Terkini

DPMPTSP Kota Balikpapan meraih penghargaan Terbaik I Bidang...

DPMPTSP Meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Forum Perangkat Daerah – Ranwal Renja DPMPTSP Kota Balikpapa...

BIMTEK LKPM 2025: Tingkatkan Tertib Lapor, Dorong Iklim Inve...

Jadwal Pelayanan

DPMPTSP Kota Balikpapan

Tepat, Pasti dan Transparan

Senin - Kamis

Jum'at

Hasbullah Helmi, AP. MSi

Berita Populer

Sosialisasi Pembaharuan Perjanjian P-IRT melalui OSS RBA untuk pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan

Bimbingan Teknis Mengoptimalkan Pelayanan Dengan Pelatihan Bahasa Isyarat

Penghargaan Investasi Tertinggi Di Provinsi Kalimantan Timur 2023

Data Realisasi Investasi Kota Balikpapan Triwulan IV dan Final Tahun 2023 & TOP 5 PMA PMDN di Kota Balikpapan dengan Capaian Nilai Realisasi Investasi Tertinggi Tahun 2023

Survey Kepuasan Masyarakat

Link Terkait

Alamat